Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkomitmen dengan motto. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, - 3 - pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Pusbangpeg ASN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Pasal 7 : Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan. Memiliki prestasi kerja paling kurang bernilailingkungannya masing-masing, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Pengaduan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. KANREG XI BKN FASILITASI PENYUSUNAN ANJAB & ABK PEMKAB BOLMONG. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penerapan PUG bagi seluruh seluruh unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Regional BKN. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis pensiun PNS/janda/duda/bagian pensiun janda, pensiun Pejabat Negara tertentu, penetapan pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, penetapan pensiun janda/duda/anak Pejabat Negara, serta. BKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. Dalam melaksanakan tugas. NOMOR 95 TAHUN 1999. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan administrasi rumah tangga Kantor Regional XI BKN Tentang Kami Kantor Regional XI BKN merupakan bagian dari keluarga besar Badan Kepegawaian Negara yang dibentuk untuk mengelola kepegawaian di 3 wilayah kerja yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. BAB V KEWENANGAN DAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN Pasal 15 (1) BKN memiliki kewenangan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Peraturan BKN · Peraturan Kepala BKN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TENTANG. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Tugas dan Fungsi. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Pada Bab VIII, perihal kelembagaan, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara - Badan Kepegawaian Negara. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Tugas dan Fungsi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Ketepatan Fungsi Dan Ketepatan Ukuran Organisasi Analisis terhadap ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran melahirkan konsep perubahan dan penyempurnaan tugas dan fungsi unit organisasi organisasi Badan Kepegawaian Negara yang sesuai dengan apa yang telah dimandatkan UU ASN. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/Kep/2001 yang diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN, Kantor Regional VI BKN mempunyai tugas sebagai berikut: “Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan danKanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Berita; Siaran Pers; Pengumuman; Statistik PNS; Akuntabilitas Kinerja. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. b. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Secara umum pelayanan administrasi kepegawaian akan menjadi tugas pokok Kantor Regional BKN seperti: pelayanan mutasi dan pensiun, pengelolaan . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Tugas dan Fungsi. TUGAS DAN FUNGSI . Bagian Ketiga Wakil Kepala . TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. WebTUGAS DAN FUNGSI . Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyiapan perumusan dan analisis pengolahan data; b. Badan Kepegawaian Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diperlukan pengaturan tentang tata naskah dinas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; c. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Apabila diilustrasikan dengan bangunan berpilar, maka bangunan BKN ini disokong oleh 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pembinaan; (2) pelayanan; dan (3) pengelolaan; (4) pengawasan dan pengendalian. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Hubungi Kami. penyiapan konsep, fasilitasi dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk penyiapan konsep analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan budaya. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 7 | B a d a n K e p e g a w a i a n N e g a r a Pada tahun 2021 selain melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BKN secara rutin, BKN juga melaksanakan beberapak kegiatan khusus yang masuk ke dalam Tugas dan Fungsi. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. pelaksanaan konseling karier pegawai BKN. 15. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. View full profile on Instagram. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . kedudukan, tugas pokok, fungsi dan organisasi BAKN. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota. bahwa untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, perlu melakukan penajaman dan penyempurnaan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Jun 19, 2023 · Liputan6. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. WebTUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Sep 14, 2022 · Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Dalam ayat (2) disebutkan Deputi Bidang Sep 14, 2022 · Fungsi, Tugas, dan Peran ASN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKN menyelenggarakan fungsi melalui: a. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Analisis tugas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Mernbuat pernetaan bidang atau fungsi utarna organisasi Mernbuat pernetaan bidang-bidang atau fungsi-fungsi utarna organisasi yang dapat bersumber pada tugas pokok pekerjaan seperti yang ada pada. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas. WebTUGAS DAN FUNGSI . BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA . TUGAS DAN FUNGSI . Manado-Humas BKN, Kantor Regional (Kanreg) XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) memfasilitasi kegiatan penyusunan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi: Tugasnya merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. berikut adalah tugas dari Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA), yaitu : Penyusunan. pusbangpegasn. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Liputan6. Meski bernama e-Kinerja, aplikasi yang dikembangkan untuk PNS ini tidak hanya bermanfaat untuk memantau kinerja. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sebagai pendidikan dan pelatihan teknis manajemen ASN. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,. Berdasarkan Pasal 47 UU ASN, BKN menjadi suatu organisasi yang Dalam Pasal 180 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 disebutkan bahwa Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Dalam melaksanakan tugas. “Perubahan nomenkaltur tersebut tidak lantas memiliki tugas dan fungsi yang sama, akan tetapi jauh lebih memiliki pola kerja yang kompleks dan diharapkan menjawab kebutuhan zaman yang dinamis”, ucapnya. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Pengaduan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Hal ini dibunyikan dengan Undang – Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49 tentang tugas dan fungsi BKN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pegawai ASN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pasal 2PPK dengan Kepala BKN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Fungsi BKN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Senin, 16 Oktober 2023 - Admin.